Aksi Teatrikal Mewarnai Demonstrasi yang Dilakukan ART di Depan Balai Kota Malang

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Rifki Edgar

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Aksi teatrikal mewarnai demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Rayat Tertindas (ART) di depan gedung Balai Kota Malang, Senin (9/8/2021).

Teatrikal itu memperlihatkan pedagang yang diusir oleh petugas akibat adanya penerapan jam malam.

Pedagang dilarang berjualan di atas pukul 20:00 WIB, agar tidak tertular Covid-19 (virus Corona).

Sayuran yang diikat menggunakan masker menjadi pernak-pernik dalam aksi teatrikal tersebut.

[embedded content]

John Man, Korlap aksi mengatakan, maksud dari aksi teatrikal tersebut ialah menggambarkan aksi dari petugas yang sedang melakukan operasi tanpa melihat aspek dari segi ekonomi.

Padahal, pedagang berjualan untuk menafkahi keluarganya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

"Dilihat dari teatrikal ini pedagang yang terdampak itu secara tidak langsung disuruh menerapkan protokol kesehatan (prokes). Tapi prokes itu malah tidak menunjukkan dampak Covid-19. Tapi aspek perekonomian malah turun," ucapnya.

Dari aksi demonstrasi ini, ART memberikan dua tuntutan kepada Pemerintah Kota Malang, pertama ialah tuntaskan Bantuan Langsung Tunai (BLT), kedua menghilangkan jam malam.

Baca juga: Demonstrasi Mahasiswa di Depan Balaikota Kota Malang, Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Covid-19

Dua tuntutan itu diminta oleh ART karena banyak melibatkan pelaku usaha kecil, seperti pedagang kecil, warga yang jualan kopi dan UMKM kecil.

"Dilihat dari kebijakan publik, bahwasanya tindakan dari pemkot itu tidak ada kejelasan. Bahwasanya pemkot hanya memberikan surat edaran, bukan memberikan surat keputusan, itu instruksi dari Kemendagri, itu cacat administrasi kalau dilihat dari aspek hukumnya," ucap John.

Meski aturan yang telah dibuat itu merupakan turunan dari pusat, John menyarankan kepada Wali Kota Malang, Sutiaji agar menggunakan otonomi daerah.

"Kami memiliki solusi, solusinya kepada kepala daerah yang harus menggunakan otonomi daerah, bahwa kepala daerah harus mampu memberikan pandangan dan wawasan kepada masyarakat Kota Malang, bahwasanya solusi yang kita inginkan, dari aspek ekonomi," tandasnya.

Share this post